Alat transportasi punya fungsi yang sangat vital terutama jika dikaitkan dengan fungsinya dalam mengantarkan kebutuhan di kawasan yang jauh dari sentral. Fungsi ini tergambarkan pada bagaimana harga bahan bakar minyak (BBM) kendaraan bermotor yang tercatat di Papua. Di wilayah ujung timur di Indonesia itu, seperti dikutip dari Kompas.com, harga BBM di sejumlah kabupaten terpencil berubah drastis dari semula Rp 60.000-Rp 100.000 menjadi sama dengan Pulau Jawa, yakni Rp 6.450 per liter. Salah satu cara pemerintah menurunkan harga BBM di Papua adalah dengan memanfaatkan pesawat angkut BBM yang dibeli oleh Pertamina dengan biaya sekitar Rp 800 miliar. Melalui cara itu, BBM yang selama ini disalurkan lewat jalur darat dan laut bisa disalurkan melalui udara. Biaya pembelian pesawat Rp 800 miliar saja menurut Presiden Jokowi dipastikan tidak membuat Pertamina rugi. "Tahun ini justru saya perkiraan untungnya berlipat, lebih dari Rp 40 triliun," ucap Jokowi di Jakarta, seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (21/12/2016). Melihat kondisi di atas, biaya transportasi logistik tentu bisa lebih ditekan jika tol laut kelak terwujud pada 2019, mengingat kapal laut dan alat transportasi darat bersifat sebagai alat transportasi dengan daya angkut massal. Apa Itu Tol Laut? Tol laut adalah jalur kapal-kapal besar akan berlayar menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia. Kapal-kapal ini berlayar secara rutin dengan rute masing-masing, yang terjajar dari Sumatera hingga Papua, lalu kembali. Pergerakan kapal yang bersifat rutin dan titik-titik pelabuhan yang sudah ditentukan itulah yang akan membuat transportasi logistik ibarat menggunakan jalan tol. Kapal pun tidak kembali dengan kosong usai mengantar. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan mendorong pelaku usaha pertanian di daerah Timur Indonesia untuk meningkatkan produktivitasnya. "Kami juga akan mendobrak pelaku usaha pertanian dari wilayah timur untuk menghasilkan barang produktif yang bisa dibawa ke barat," ujar Budi Karya seperti dikutip dari Kompas.com di Kempinski Ballroom Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (9/11/2016). Menurut Kementerian Perhubungan, akan ada 24 pelabuhan yang terlibat dalam proyek tol laut. Lima pelabuhan di antaranya akan menjadi hub (pengumpul), yaitu Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung, Pelabuhan Tanjung Priok/Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Bitung. Sementara itu, 19 pelabuhan lainnya berfungsi sebagai feeder (pengumpan) bagi pelabuhan hub adalah Pelabuhan Malahayati, Batam, Jambi (Talang Duku), Palembang, Panjang, Teluk Bayur, Tanjung Emas, Pontianak, Banjarmasin, Sampit, Balikpapan/Kanangau, Samarinda/Palaran, Tanau/Kupang, Pantoloan, Ternate, Kendari, Sorong, Ambon, dan Jayapura. Kapal yang digunakan sendiri terbagi dalam tiga kategori. Kategori pertama adalah kapal berbobot mati 15.000-40.000 deadweight tonnage (DWT). Kapal pengangkut kontainer itu pun berkapasitas angkut 1.000-3.000 twenty foot equivalent unit (TEUs). Kategori kedua adalah kapal barang perintis setara 208 TEUs. Sementara itu, kategori ketiga adalah kapal pelayaran rakyat. Soal jumlah kapal, pada periode 2015-2019, kapal kategori 1.000 TEUs diharapkan terwujud sebanyak 46 unit, kategori 3.000 TEUs (37 unit), dan kategori kapal barang perintis (26 unit). Selain itu, akan ada pula 500 kapal pelayaran rakyat hingga 2019. Dengan adanya langkah ini, transportasi logistik terutama untuk jalur laut tentu diharapkan tidak hanya membuat harga BBM di Papua menjadi setara Pulau Jawa, tetapi juga memengaruhi harga kebutuhan-kebutuhan lainnya di daerah-daerah.