Biaya jasa logistik nasional tercatat mencapai 24,6 persen dari produk domestik bruto Indonesia pada 2014. Sementara itu, porsi biaya jasa logistik di Indonesia mencapai 40 persen dari harga ritel barang sehingga menjadi kerikil bagi jalannya usaha dalam negeri. Terkait catatan harian Kompas pada Kamis (27/4/2017) dalam "Proses Pengeluaran Barang di Pelabuhan Ditargetkan Dua Hari" tersebut, pemerintah beberapa waktu lalu mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang difokuskan pada pengembangan usaha jasa logistik nasional. Paket Kebijakan Ekonomi XV ini diumumkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo bersama Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/6/2017) seperti dikutip Kompas.com dalam "Sistem Logistik Diperbaiki Jadi Awal Reformasi Menurunkan Biaya". ”Perbaikan sudah dilakukan, tetapi pemerintah memandang belum cukup karena masih ada sektor-sektor lain yang bisa diperbaiki,” kata Pramono saat itu. Untuk menerapkan paket kebijakan ekonomi ini, pemerintah menyederhanakan dan memperbaiki sejumlah regulasi. Penyederhanaan antara lain dengan mengubah tiga peraturan presiden (perpres) menjadi satu perpres menyangkut Indonesia National Single Window. Dengan paket ini, tambah Darmin, pengusaha logistik diharapkan mengalihkan usaha logistik dari luar negeri ke dalam negeri. Usaha logistik dalam negeri vs luar negeri Indonesia sendiri kini memiliki PP INSW atau Pengelola Portal Indonesia National Single Window. Tugasnya adalah menangani dokumen kepabeanan, perizinan, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor dan logistik secara elektronik sehingga bersifat satu pintu. INSW sendiri sudah dibahas dalam paket kebijakan sebelumnya, yakni Paket Kebijakan XI. Selain INSW, poin lain yang menjadi kunci dalam memuluskan proses logistik di Indonesia adalah dwell time atau waktu proses pengeluaran barang dari pelabuhan. ”Kami ditugaskan agar (dwell time) menjadi dua hari, akhir tahun ini. Itu pasti tercapai. Kuncinya, di Paket Kebijakan XI tentang single risk management (pengelolaan risiko tunggal) dan INSW yang akan melakukan rasionalisasi ketentuan ekspor-impor,” kata Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Edy Putra Irawady dalam harian Kompas, Kamis (27/4/2017), tersebut. Bicara dwell time, lama proses pengeluaran barang di Indonesia sendiri terakhir rata-rata 2,9 hari. Angka tersebut masih di bawah Malaysia (2 hari) dan Singapura (0,5 hari sampai 1,5 hari). Hal ini turut memengaruhi biaya logistik nasional. Menurut Edy, salah satu yang membuat proses di pelabuhan membutuhkan waktu lama adalah proses ekspor-impor. Oleh karena itu, dengan adanya pengelolaan risiko tunggal, risiko ekspor-impor barang terkait 15 instansi, dan tidak lagi menjadi tanggung jawab pelabuhan. Kemudian, PP INSW akan merasionalisasi 134 regulasi terkait dengan proses ekspor impor. ”Misalnya, kita akan lebih menggunakan standar dibanding perizinan karena prosesnya dilakukan secara elektronik,” kata Edy. Langkah reformasi dalam haljasa logistik ini menjadi harapan akan jalan mulus para pengusaha dalam memanfaatkan jasa logistik dalam negeri karena dukungan pemerintah membuatnya kian setara dengan jasa logistik luar negeri. Terlebih lagi, Indonesia memiliki jasa logistik dalam negeri berpengalaman seperti halnya SELOG dari Serasi Autoraya (SERA) dan punya jaminan soal keamanan (safety), tepat waktu (on time), dan tanpa cacat (zero defect). SELOG sendiri yang merupakan bagian dari perusahaan Astra sejak lama menyediakan jasa pengiriman dengan berbagai jenis moda pengangkutan untuk wilayah dalam negeri, seperti untuk alat berat atau kargo lainnya. Untuk urusan luar negeri, mereka berkolaborasi dengan Jardine Shipping Services (JSS) sebagai agen pengiriman terbesar di Asia.