Status kota Jakarta telah berubah bukan lagi sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI). Pemerintah telah resmi menetapkan IKN Nusantara di Kalimantan sebagai ibukota negara yang melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022.Dengan begitu, status Jakarta yang semula DKI akan beralih menjadi DKJ (Daerah Khusus Jakarta). Sehingga peran serta fungsi kota Jakarta juga turut berubah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 yang berlaku sejak 25 April 2024 lalu.Ekonomi Jakarta Tetap Stabil dengan Penyesuain KebijakanAda satu pertanyaan besar yang sering muncul setelah Jakarta tak lagi menyandang status ibukota negara. Yakni pertanyaan tentang bagaimana kondisi ekonomi di kota berpenduduk lebih dari 11 juta jiwa ini dengan peralihan status tersebut?Maklum, selama ini dengan berbagai macam kegiatan ekonomi maupun anggaran yang besar baik dari pemerintah pusat maupun daerah, membuat Jakarta jadi kota dengan potensi ekonomi yang sangat besar.Baca juga: Harga Dolar Terus Menguat, Seperti Apa Dampaknya Pada Bisnis?Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati, menegaskan kalau Jakarta tetap akan tumbuh dan berkembang seperti kondisi yang berjalan sekarang.“Dari tahun 2019, Pak Presiden (Jokowi) sudah menyampaikan bahwa Jakarta tetap akan diprioritaskan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global,” papar Sri saat berbicara di Seminar Outlook Jakarta 2024 bertajuk Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilisasi, Desember 2023 lalu.Terkait dengan fungsi dan peran kota Jakarta yang seperti itu, lanjut Sri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sudah mempersiapkan arah kebijakan pembangunan ekonomi Jakarta dan mitigasi dampak usai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).“Kami telah membangun pilar masa depan kota ini, yakni ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kota kompak dan berkelanjutan, mobilitas yang efektif dan efisien, dan kota pintar,” tandas Sri.Baca juga: Pro Kontra Pembatasan Angkutan Barang Jelang LebaranNilai PDRB MeningkatKonsultan PricewaterhouseCoopers (PwC) yang diminta untuk melakukan penelitian dan proyeksi ekonomi ke depan, telah membuat prediksi laju ekonomi Jakarta dalam berbagai skenario.“Jika Jakarta tetap jadi Ibu Kota, maka posisi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terjadi akan berada di angka 9,7 persen. Tetapi, pada saat semuanya pindah dan kita (Pemprov Jakarta) tidak melakukan intervensi, maka akan turun menjadi 8,7 persen,” ungkap Sri.Namun, pada saat melakukan intervensi, maka pertumbuhan PDRB Jakarta bisa melebihi posisi sekarang, mencapai 10 persen. Bahkan, jika diasumsikan inflasi yang terjadi mencapai 4,2 persen, pertumbuhan ekonomi Jakarta masih 5,8 persen.Sri menjelaskan, kata intervensi yang dimaksud  adalah langkah untuk mempersiapkan strategi baru setelah status Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara Indonesia. Disebutkan PwC memperkirakan PDRB Jakarta bisa mencapai Rp 6,91 triliun pada 2030 jika menerapkan strategi yang tepat.Nilai PDRB itu lebih besar dibanding PDRB DKI Jakarta saat ini yang sebesar Rp 6,69 triliun. Sedangkan jika tidak melakukan intervensi maka PDRB wilayah ini diperkirakan hanya sebesar Rp 6,31 triliun.Baca juga: Dampak Pelarangan Angkutan Barang Yang Sering Berlaku Jelang LebaranPerlu Keterlibatan Pelaku UsahaMeski begitu, Sri tidak memungkiri tantangan yang dihadapi tidak ringan untuk mewujudkan hal itu. Pemerintah daerah harus membuat peluang ekonomi baru bagi Jakarta, terlebih ketika belanja pemerintah untuk kota ini akan berkurang.Keterlibatan semua pihak terutama para pelaku ekonomi yang ada di Jakarta, untuk secara aktif menciptakan peluang dan iklim bisnis yang efektif dan efisien juga menjadi kunci. Termasuk sarana angkutan dan logistik bagi para pelaku bisnis yang efisien.Itulah informasi singkat tentang nasib ekonomi Jakarta setelah resmi tak lagi menjadi ibu kota. Memang tidak bisa dipungkiri, Jakarta hingga kini masih jadi salah satu kota yang jadi urat nadi pertumbuhan ekonomi negara.Jadi memang dibutuhkan kolaborasi dari berbagai elemen untuk terus bisa menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini. Mulai dari pemerintah, warga hingga para pelaku usaha.Baca juga : Ini 5 Ciri Perusahaan Logistik Yang BaikSebagai pelaku usaha yang telah berkecimpung di industri transportasi dan logistik lebih dari 34 tahun, PT Serasi Autoraya atau SERA terus proaktif mendukung setiap langkah dan kebijakan pemerintah demi tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional yang merata.Untuk tahu lebih lengkap tentang SERA dan lini bisnis yang dimilikinya, mulai dari TRAC, SELOG hingga IBID, silahkan mengunjungi halaman berikut https://www.sera.astra.co.id/