Pemerintah dan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) tengah mengkaji pemberian subsidi tunai kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Rencana ini menjadi satu dari beberapa opsi terkait penurunan tarif tol Trans-Jawa yang saat ini dinilai sejumlah pihak masih terlalu mahal. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, wacana penurunan tarif tol itu merespons keluhan Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) soal mahalnya tarif tol Trans Jawa, khususnya untuk truk-truk besar. Basuki mengatakan, subsidi tunai itu disesuaikan dari sisa antara tarif awal dengan tarif permintaan pengusaha logistik. Untuk pemberian tunai, misalnya, bila seharusnya tarif per kilometer Rp 1.000 diturunkan menjadi Rp 800. “Selisih tarif tersebut kemudian ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),” demikian seperti dikutip dari Tribunnews.com, (12/02/2019). Selain subsidi ke BUJT, Basuki menyebutkan opsi lainnya guna menurunkan tarif tol, antara lain memberikan kompensasi menurunkan pajak BUJT, memperpanjang masa konsesi atau hak kelola tol, hingga subsidi silang antara tarif tol yang murah dengan yang tinggi. Subsidi silang adalah dengan menaikkan tarif pada ruas tol yang dianggap masih murah dan menurunkan tarif ruas tol yang dinilai terlalu tinggi. Basuki menambahkan, opsi yang akan diambil nantinya mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dalam memberikan subsidi. "Nah itu ini lagi dilihat mana yang paling bisa diimplementasikan segera ini," kata Basuki. (Kompas.com, 12/02/2019). Sejumlah opsi tersebut sedang ditindaklanjuti oleh tim kecil BPJT dan ATI untuk merumuskan kebijakan yang dapat memenuhi aspirasi para pelaku logistik. Basuki akan melaporkan mengenai anggaran ke Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebelum memberikan laporan ke Presiden Joko Widodo. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyambut baik kajian Kementerian PUPR untuk menurunkan tarif tol Trans Jawa yang terbentang dari Merak-Pasuruan guna menjawab keluhan ALI.  "Saya pikir perlu demikian karena memang pak Presiden agar di awal-awal ini harganya jangan terlalu mahal," ujarnya (Tribunnews.com, 18/02/2019). Direktur Operasi II PT Jasa Marga Subakti Syukur mengatakan, menyerahkan kebijakan kepada pemerintah meski nanti ada dampak dari sisi pengusahaan jalan tol. Berdasarkan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT), jalan-jalan tol baru harus menerapkan tarif di atas Rp 1.000 per km jika BUJT pengelola ingin investasi kembali tepat waktu. “Tapi, oleh pemerintah itu paling tinggi Rp 1.000 per kilometer PPJT-nya. Padahal, di PPJT-nya itu lebih dari Rp 1.000 per km,” kata dia (Jawapos.com, 13/02/2019). Bergerak di sektor logistik, SELOG selaku anak perusahaan dari PT Serasi Autoraya (SERA) yang juga berafiliasi dengan group Astra, menyambut baik setiap kebijakan dari pemerintah untuk menekan biaya logistik nasional. Selain itu, SELOG juga siap mendukung program pemerintah terkait logistik melalui layanan terbaik dan terpercaya. SELOG hadir untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan jasa logistik end to end dengan layanan yang berbeda-beda. Di antaranya, contract logistics, shipping services, shipping agency, freight forwarding, warehouse, dan yard management. Untuk jasa kurir ekspres, SELOG siap untuk mengirimkan paket dengan jenis transportasi yang sesuai dengan kebutuhan. Silahkan klik tautan berikut ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai SELOG.